Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei membuat komentar kemarin setelah Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan Vietnam memiliki kedaulatan atas pulau-pulau Nansha dan Xisha dan keberatan atas sembilan-garis peta China. Vietnam juga mengatakan posisinya telah dijelaskan kepada Majelis Arbitrase pada Laut China Selatan yang diprakarsai oleh Filipina.
Hong mengatakan China memegang kedaulatan yang tak terbantahkan atas Kepulauan Nansha dan perairan sekitarnya sedangkan Kepulauan Xisha telah melekat wilayah China, tanpa sengketa ini.
Pada tahun 1948, pemerintah China menerbitkan sebuah peta resmi yang ditampilkan garis putus-putus di Laut China Selatan. Kedaulatan dan maritim hak dan kepentingan China di Laut China Selatan yang dibentuk dan berkembang selama perjalanan panjang sejarah. Mereka kokoh didasarkan pada sejarah dan hukum dan telah terus-menerus ditegakkan oleh pemerintah China, kata Hong.
Garis sembilan-dash mengambil di sekitar 80 persen dari 3,5 juta kilometer persegi luas dari Laut China Selatan pada peta China. Batas ini pertama kali secara resmi diterbitkan pada peta tahun 1948 dan telah dimasukkan dalam peta selanjutnya dikeluarkan setelah 1949.
"China mendesak Vietnam untuk sungguh-sungguh menghormati kedaulatan dan hak teritorial maritim dan menyelesaikan sengketa yang relevan mengenai Nansha dengan China atas dasar menghormati fakta-fakta sejarah dan hukum internasional sehingga dapat bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan," kata Hong.
Pemerintah China menerbitkan Position Paper pada 7 Desember untuk menguraikan dasar hukum untuk posisi China bahwa Majelis Arbitrase nyata tidak memiliki yurisdiksi dalam kasus ini dan untuk menunjukkan bahwa posisi China untuk tidak menerima atau berpartisipasi dalam proses berdiri di tanah yang kokoh di hukum internasional.
Hong mengatakan sikap China terhadap arbitrase tidak akan berubah.
0 komentar:
Post a Comment
Terima Kasih atas Komentar anda.
Thanks for your Comments.