DA Laksdya Mamahit menyatakan bahwa penandatanganan nota ini sebagai implementasi dari MoU antara Pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC) berdasarkan Komite Kerjasama Maritime, yang ditandatangani di Beijing pada 23 Maret 2012 antara Menteri Sekretaris Negara Indonesia dan RRC.
"Sebagai salah satu implementasi klausul kerjasama, dalam hal keamanan dan keselamatan laut, telah melakukan pembicaraan terkait pengguna teknologi terbaru untuk real-time monitoring terhadap kondisi perairan Indonesia dalam hal pengembangan satelit jarak jauh aplikasi penginderaan, "katanya.
Mamahit menyatakan, pemerintah China akan memberikan stasiun tanah (stasiun bumi) untuk ditempatkan di Kepulauan Pasifik dan Bitung. Dia berharap, setelah instrumen datang dan melakukan hibah instalasi, peralatan sensor untuk keamanan maritim Indonesia dapat digunakan untuk memulai awal tahun depan.
Mamahit mengatakan langkah itu juga didahului oleh dua pelatihan staf Bakorkamla di China, yang melibatkan semua pemangku kepentingan sebagai rangkaian proyek-proyek besar untuk dapat memiliki satelit sendiri yang dapat memantau semua aktivitas di khatulistiwa berbasis laut.
"Berbasis Hibah peralatan berteknologi tinggi yang diberikan oleh RRC melalui Bakorkamla untuk memberikan peringatan dini keamanan di perairan yurisdiksi Indonesia," kata pria yang juga menjabat sebagai rektor Universitas Pertahanan Nasional.
Sekretaris Eksekutif Bakorkamla, Dick R. Munaf mengakui, keterbatasan anggaran menjadi faktor utama Bakorkamla menerima hibah dari CNSA. Dia menyatakan, hibah yang diberikan sangat berguna untuk memantau keamanan maritim di Indonesia.
Menurut dia, dengan cara identifikasi lembaga ini kemudian secara optimal memberikan layanan kepada pengguna dalam sebuah kapal di laut dalam menjalankan kegiatannya. Meski begitu, Dick mengaku juga telah mempertimbangkan masalah kedaulatan negara mengenai hibah peralatan berteknologi tinggi satelit.
"Kami sudah memikirkan cara untuk mengamankan data dari yang tidak berkepentingan. Kami berharap untuk menjaga perairan Indonesia menjadi lebih aman dari gangguan," katanya.
Menurut dia, peran Bakorkamla di masa depan sangat strategis. Karena program pemerintah yang ingin membangun maritim poros dan tol laut harus diimbangi dengan tingkat keamanan laut.
"Mengapa membangun infrastruktur kelautan jika keamanan tidak dijamin? pertumbuhan jumlah kapal yang lewat dan ekonomi dapat lebih efisien, ini bisa membuat lebih murah biaya pengiriman. Tugas penjagaan, pengawasan, dan penegakan hukum kami di laut," kata Dicky.
Sementara itu, Duta Besar China untuk Indonesia, Xie Fang setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini, hubungan kedua negara bisa lebih dekat. RRC dan Indonesia, kata dia, bisa lebih intens dalam kerjasama keamanan di wilayah laut.
0 komentar:
Post a Comment
Terima Kasih atas Komentar anda.
Thanks for your Comments.