Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Resmi Dapatkan Izin Pembangunan dari Menhub RI yang baru

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah resmi mendapatkan seluruh izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan Indonesia. Ini menandai bahwa proyek patungan China-Indonesia tersebut telah memasuki tahap pembangunan yang baru.

Menurut laporan media setempat, sebelumnya Kementerian Perhubungan Indonesia hanya memberikan izin pembangunan sepanjang 5 kilometer kepada pihak pemborong proyek. Setelah izin pembangunan yang baru dirilis, maka izin pembangunan untuk 5 kilometer telah dibatalkan.

Biro Umum Perkeretaapian Nasional China sebelumnya menyatakan bahwa proyek pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak mungkin dihentikan, dan Kementerian Perhubungan Indonesia telah menjadikan proyek tersebut sebagai salah satu proyek yang diprioritaskan.

Jalan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 140 kilometer dengan investasi total sebanyak 5,1 miliar dolar AS. Jalan kereta cepat tersebut merupakan jalan kereta cepat pertama di Indonesia. Diperkirakan proyek pembangunan ini akan menciptakan lebih dari 40 ribu lapangan kerja bagi penduduk setempat.

PT China Railway International berpendapat bahwa proyek pembangunan saat ini berjalan lancar, namun pihaknya juga mengakui bahwa proyek yang dijalankan di luar negeri akan memakan waktu yang lebih lama daripada proyek di China karena menghadapi lebih banyak kesulitan dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengatasinya. Ambillah proyek Jakarta-Bandung sebagai contoh. Kira-kira sepuluh bulan sudah berlalu sejak penandatanganan kontrak pada tahun lalu, namun proyek itu baru saja mendapat izin dari Kementerian Perhubungan Indonesia.

Adapun kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi, Indonesia juga sadar akan hal ini. Setelah merilis izin pembangunan untuk seluruh proyek pembangunan, Kementerian Perhubungan Indonesia telah menyatakan kekhawatirannya sendiri. Mereka berharap PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) secepatnya menyelesaikan masalah-masalah teknis yang ada sekarang, khususnya masalah lahan untuk pembangunan proyek kereta cepat. Menurut keterangan, saat ini hanya 60 persen lahan proyek sudah ditetapkan dan Indonesia khawatir masalah ini akan memperlambat pembangunan rute kereta cepat sehingga proyek tersebut tidak mampu dirampungkan sebelum tahun 2019 seperti yang direncanakan. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan Indonesia mengusulkan agar proyek pembangunan terlebih dulu dimulai di daerah yang sudah mendapatkan hak pakai tanah. (CRI)