Keterlibatan swasta dalam Bank Investasi Infrastruktur Asia

China pernah menggagas pembangunan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) di Indonesia awal tahun lalu. Hal ini mendapat tanggapan baik dari presiden Indonesia SBY. Dalam forum Bo'ao yang telah diadakan di Beijing kemarin, perwakilan dari 29 negara kembali mengangkat topik ini dalam sebuah perbincangan yang mengangkat tema "Konektivitas Infrastruktur di Asia: Tantangan Finansial".

Forum tersebut juga dihadiri oleh Ekonom Senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Djisman Simandjuntak yang mengutarakan pendapatnya mengenai pentingnya kesuksesan dari perencanaan pembangunan Bank Investasi Infrastruktur Asia ini.

"Intinya adalah AIIB ini harus sukses. Kawasan Asia pasti bisa menarik banyak manfaat dari suksesnya AIIB ini. Kedua, saya percaya pada pluralisme kelembagaan, jadi biarpun kita sudah punya Bank Dunia dan Asian Development Bank, ada peran juga bagi AIIB ini. Ketiga, AIIB ini secara umum diposisikan agak lain dengan Bank Dunia dan Asian Development Bank, biarpun sama-sama adalah bank pembangunan, tapi Bank Dunia dan Asian Development Bank secara umum merupakan bank pemerintah, sedangkan AIIB ini sangat diharapkan untuk bisa memobilisasi pemodal swasta dan perusahaan swasta, melalui kerja sama dengan AIIB untuk meningkatkan infrastruktur di Asia. Jadi, warna swastanya akan lebih kental daripada Asian Development Bank dan Bank Dunia. Memang dalam hal ini banyak syarat yang harus dipenuhi agar bisa ke situ. Terakhir, Indonesia juga sangat tertantang, karena prakarsa AIIB ini diproklamirkan di Indonesia bersama dengan presiden SBY, jadi kita punya kewajiban moral untuk bisa memainkan peran yang positif bagi suksesnya AIIB ini."

Antar berbagai negara di Asia, Indonesia juga mempunyai kewajiban dalam membantu pengentasan masalah infrastruktur di Asia. Masalah utama bagi pemerintah Indonesia untuk berinvestasi dalam bidang infrastruktur negara adalah kurangnya sumber daya keuangan. Oleh karena itu, partisipasi sektor swasta, baik asing maupun domestik sangat diperlukan. Terlepas dari faktor-faktor lain, Indonesia juga menghadapi kendala serius bagi proyek-proyek infrastruktur untuk mewujudkan dan meyakinkan para investor.

"Indonesia bukan kekurangan lagi, tapi sangat kekurangan dana, dan kita tau pemerintah kita mengahadapi kendala fiskal yang luar biasa ketatnya. Seandainya subsidi BBM dipotong sampai habis pun, kendala fiskal yang dihadapi pemerintah juga sangat besar. Maka dari itu Indonesia sangat berkepentingan untuk bisa memobilisasi sumber sektor swasta ke dalam infrastruktur lewat Kemitraan Publik Swasta."

Djisman Simandjuntak juga mengatakan bahwa Indonesia sudah mempunyai ide dan gagasan kerja sama dengan China melalui Jalur Sutra Baru. Menurutnya, hal ini bisa mengehemat biaya logistik antara Asia dan Eropa.

Indonesia juga berkeinginan untuk mengundang investor China berinvestasi langsung ke Indonesia, terutama investasi dalam bidang energi yang bisa dikirim dari Indonesia ke China melalui jalur laut.

"Tantangannya sangat besar dalam bidang infrasturkur, banyak prakarsa yang sudah diluncurkan tetapi kemajuan yang dicapai jauh dari yang diharapkan. Kalau mengenai Jalan Sutra Baru yang akan menghubungkan China Barat Daya ke Rusia dan Eropa Barat, kita belum tau banyak tentang hal itu, tetapi itu adalah konektivitas yang mungkin akan bisa membantu pengetasan masalah infrastruktur di Asia ini, terutama yang menyangkut bidang energi. Tetapi hal ini juga bisa menghemat biaya logistik antara Asia dan Eropa. Bagi Indonesia, kita ada ide untuk mengundang investasi China ke daerah sekitar Palung Jawa, Sulawesi Barat Daya, dan Jawa Utara, tetapi yang lebih memungkinkan adalah Sulawesi dalam pengolahan sumber alam. Sumber alam ini bisa dikapalkan dari Indonesia ke Guangxi. Untuk rinciannya, Indonesia masih belum teliti, tetapi untuk gagasan dan ide besar itu sudah ada dalam benak kita."

Bantuan Investasi dari sektor swasta menjadi titik berat dalam bidang infrastruktur melalui perbincangan kali ini. Untuk mengatasi masalah infrastruktur dalam negeri yang menghubungkan laut Indonesia Barat dan Indonesia Timur, Indonesia perlu mengatasi masalah dalam biaya logistiknya yang merupakan biaya tertinggi di kawasan. Djisman Simandjuntak juga memaparkan sedikit tentang gagasan Jokowi mengenai tol laut.

"Salah satu yang disebut oleh Jokowi adalah tol laut, artinya adalah angkutan laut yang teratur antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kita tau salah satu masalah mendasar Indonesia adalah biaya logistik yang sangat tinggi dan Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan, hal ini disebabkan oleh kondisi geografinya. Jadi kita sangat membutuhkan keterlibatan sektor swasta dalam memajukan infrastruktur di Indonesia."