Pengawasan Kinerja pejabat daerah

Komite Sentral Partai Komunis China (PKC) belum lama ini menyatakan, hasil perkembangan pejabat daerah tidak lagi hanya dinilai berdasarkan PDB dan angka pertumbuhan ekonomi.

Komite Sentral PKC mengatakan bahwa pemeriksaaan terhadap kader daerah di berbagai tingkatan hendaknya meliputi pemeriksaan atas keadaan utang pemerintah daerah dan analisa terpadu kinerja pemerintahan daerah. Pengangkatan pejabat tidak melulu tergantung pada PDB daerah yang dipimpinnya.
Sebulan lalu, Presiden China Xi Jinping pernah memberikan pernyataan yang sama.

Diketahui, dalam peraturan baru mengenai pemeriksaan pejabat , tanpa disadari telah berakibat naiknya proporsi indeks di bidang konsumsi energi, kerugian lingkungan dan efesiensi ekologi, yang berimbas pada meningkatnya pemeriksaan indeks di bidang masalah kesejahteraan rakyat, masalah lingkungan hidup dan pembangunan sosial. Sementara, dalam peraturan baru ini masih mengajukan peningkatan pemeriksaan atas keadaan hutang pemerintah daerah. Menurut audit, hingga akhir tahun 2012, sisa hutang 36 pemerintah daerah tercatat sebanyak 3,8 triliun Yuan RMB, bertambah 12,94% dibandingkan dengan tahun 2010, dan separuh dari hutang tersebut merupakan pinjaman dari tahun 2010. Peraturan ini ditujukan pada pembangunan proyek skala besar dengan jumlah hutang yang tidak dibatasi karena pejabat daerah ingin mendapat hasil dalam jangka pendek.

Bagaimanapun, mengubah perilaku pemerintah daerah merupakan proyek yang sistematis. Selain mengoptimalkan pemeriksaan, masih perlu dukungan reformasi di berbagai bidang.