Memanasnya Hubungan China Jepang akibat masalah Diaoyu

Pemerintah Jepang kemarin ( 10/9 ) sore mengadakan sidang untuk menetapkan pedoman " nasionalisasi " Pulau Diaoyu, perbuatan itu dianggap sebagai kesalahan besar yang membahayakan hubungan antara China dan Jepang, menyebabkan masalah Pulau Diaoyu berada di tepi krisis yang sewaktu-waktu akan meletus.

Jepang bersikras mendorong proses " pembelian pulau " tanpa menghiraukan tentangan tegas dan protes keras pihak China dan peringatan seius Presiden China Hu Jintao di depan sidang KTT APEC baru-baru ini, perbuatan Jepang itu dengan serius merugikan kedaulatan wilayah China, melukai peasaan nasional China, hubungan antara kedua negara menghadapi tantangan yang paling serius pada abad yang baru.

Untuk " menasionalisasi " Pulau Diaoyu, pemerintah Yoshihiko Noda mengumumkan alasannya, yaitu " memelihara pengelolaan untuk meneruskan stabilitas ". Pada kenyataannya, pemerintah Jepang mencoba mengintensifkan hak penguasaannya terhadap Pulau Diaoyu dengan alasan tersebut, secara sepihak membatalkan kesepahaman tentang " menangguhkan pertikaian " yang dicapai kedua negara pada saat normalisasi hubungan diplomatik China-Jepang pada 40 tahun yang silam.

Salah satu alasan lainnya yang diumumkan pemerintah Yoshihiko Noda ialah pihaknya tidak berdaya untuk mencegah Tokyo To, sedangkan pemerintah pusat " membeli pulau " lebih baik dari pada pemerintah daerah, maka mengharapkan kesepahaman dari pihak China. Pemerintah pusat dari sesuatu negara maju sama sekali tidak berpengaruh terhadap pejabat daerah, biar kebijakan diplomatik negara dan hubungan luar negeri dimanipulasi oleh seorang pejabat daerah, bagaimana pun alasan itu tidak dapat meyakinkan.

Pada tanggal 16 April tahun ini, kepala administrasi Tokyo To Ishihara Shintaro untuk pertama kali menyatakan untuk " membeli " Pulau Diaoyu. Tak sampai 24 jam, Ketua Sekretaris Kabinet Jepang Osamu Fujimura secara terbuka menyatakan, pemerintah Jepang mungkin akan " membeli pulau " bila perlu. Perkembangan situasi selama beberapa bulan menunjukkan, sejak semula pemerintah pusat Jepang sudah salah mengenal situasi, dengan bergantung pada sekutu militer Amerika, bersama dengan Tokyo To menjadi pendorong utama dalam proses " pembelian pulau ".

Sebagaimana diketahui, antara Partai Demokrat yang berkuasa dan Partai Liberal Demokrat sebagai partai oposisi terbesar berjuang sengit untuk merebut kekuasaan. Anak Ishihara Shintaro yang kini menjabat sekretaris jenderal Partai Liberal Demokrat pada tahun lalu pernah menyatakan akan membangun pangkalan militer di Pulau Diaoyu. Menghadapi pemilihan Kongres dan kurang daya saing, Yoshihiko Noda berupaya untuk memelihara jabatannya, namun dia kurang mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang, maka mempersoalkan Pulau Diaoyu dan memainkan judi yang berbahaya dengan hubungan kedua negara.