Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan monorel di kawasan Bandung Raya itu merupakan satu dari 23 kerja sama bilateral yang akan ditandatangani pemerintah Indonesia dengan pemerintah China di Jakarta. Penandatanganan ini akan disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Untuk Pemprov Jabar penandatanganannya akan diwakili oleh BUMD PT Jasa Sarana dan dari pihak swasta oleh Panghegar Grup melalui PT Sarana Infrastruktur Indonesia. Adapun dari pihak swasta China diwakili CMC (China National Machinery Import and Export Corporation)," kata Heryawan saat jumpa pers di sebuah cafe di Jalan Cisangkuy, Kota Bandung, Rabu (2/10).
Menurut Heryawan, perjanjian itu akan menjadi payung hukum dalam pengerjaan proyek besar tersebut. Terkait proyek ini sebelumnya telah ditandatangani MoU antara Pemprov Jabar dan CMC tentang pembuatan masterplan penyusunan rencana induk transportasi Bandung Raya. Pembuatan masterplan senilai Rp 58 miliar itu biayanya ditanggung oleh CMC.
Heryawan mengatakan, pembangunan monorel ini akan dilakukan lima tahap. Untuk tahap pertama dari Tanjungsari-Gedebage, tahap kedua Gedebage-Cimahi, tahap ketiga Cimahi- Padalarang, tahap keempat Leuwipanjang-Dago dan Leuwipanjang-Soreang serta tahap kelima Gedebage-Majalaya.
"Untuk tahap pertama direncanakan rampung pada 2016, sedangkan secara keseluruhan pembangunan monorel ini akan rampung pada 2025," kata Gubernur.
Heryawan mengatakan, saat ini tim dari Indonesia dan China sedang menyiapkan masterplan dan mengerjakan studi kelayakan pembangunan monorel tersebut. Direncanakan masterplan dan studi kelayakan itu rampung pada Maret 2014. Dengan demikian pelaksanaan proyek bisa dimulai pada Juli 2014.
"Sejak MoU ditandatangani tim sudah bergerak. Sementara ini tim Indonesia berkantor di Bandung dan tim China berkantor di Jakarta. Nanti pada saatnya akan ngantor bersama di Bandung," kata Gubernur.
Menurut Heryawan, pembangunan monorel yang akan menghabiskan dana sekitar Rp 10 triliun ini dilakukan oleh CMC bekerjasama dengan swasta lokal yang dimotori Panghegar Group. Pemprov Jabar kata Heryawan, tidak akan mengeluarkan dana sepeserpun.
"Biayanya sepenuhnya dari swasta, kami hanya memfasilitasi lahannya saja. Nanti kalau monorelnya sudah terbangun, kami yang akan membuat regulasi untuk menentukan besaran tarifnya," kata Gubernur.
Gubernur mengatakan, pihaknya memilih membangun moda transportasi massal monorel karena tidak akan memakan lahan yang luas. Pembebasan lahan milik warga sedapat mungkin dihindari. Untuk itu jalur yang akan dilalui monorel ini sebagian besar akan menggunakan jalan raya yang sudah ada.
"Monorel tidak akan menggusur banyak lahan. Yang digunakan sedikit saja, cuma masang tiangnya saja. Jadi kalau, misalnya, melewati sawah pun, sawahnya masih bisa berproduksi," kata Heryawan.
Gubernur mengatakan, pembangunan monorel ini merupakan kerja sama swasta dengan swasta atau bisnis to bisnis. Ini artinya sumber dana dan proses pembangunannya oleh swasta sehingga proses pembangunannya diharapkan bisa lebih cepat.
"Kalau anggarannya dari APBD atau APBN pasti lama. Harus ada proses penganggaran dulu, harus ada persetujuan dewan dulu, rumitlah. Kalau ini kan simpel, swasta yang menanggung biayanya sekaligus swasta pula yang membangunnya," kata Heryawan.
0 komentar:
Post a Comment
Terima Kasih atas Komentar anda.
Thanks for your Comments.