Langkah-langkah yang di ambil China dalam masalah kep Diaoyu

Kantor berita Xinhua hari ini (30/10) menurunkan artikel tentang langkah-langkah yang diambil China untuk menjaga kedaulatan atas Pulau Diaoyu(versi China) atau senkaku (versi Jepang). Dalam mana dikatakan, patroli formasi kapal pengawas maritim China di perairan Pulau Diaoyu dalam beberapa hari ini tidak saja menyatakan pendirian kedaulatan China kepada kapal-kapal Jepang yang ditemukan berada dalam laut wilayah China, tapi juga melakukan pengawasan dan pengambilan bukti atas tindakan pelanggaran Jepang terhadap kedaulatan China. Sehubungan dengan itu, Kementerian Luar Negeri China menyatakan, tidak ada pilihan lain bagi China, kecuali memberikan reaksi yang kuat apabila ada orang menantang garis dasar China dalam masalah keutuhan wilayah dan kedaulatan negara.

Tindakan-tindakan China itu, ditambah serangkaian langkah tandingan yang diambil China, antara lain mengumumkan garis dasar laut wilayah Pulau Diaoyu dan pulau-pulau yang berafiliasi dengannya, serta mempublikasikan buku putih tentang Pulau Diaoyu sebagai wilayah asli China, adalah untuk menyampaikan sinyal kepada dunia luar bahwa pemerintah China mempunyai tekad teguh serta kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk membela kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Ancaman dan tekanan apapun dari luar sedikitpun tidak dapat menggoyah tekad pemerintah dan rakyat China.

Hubungan antara China dan Jepang dalam dua bulan lalu jatuh sampai titik terendah dalam 40 tahun sejak pembukaan hubungan diplomatik kedua negara gara-gara Jepang mementaskan sandiwara "pembelian Pulau Diaoyu", sehingga situasi kepulauan itu mengalami perubahan mendasar.

Masalah Pulau Diaoyu bermula dari tindakan Jepang yang mencuri dan mengangkangi wilayah inhern China. Jepang sama sekali tidak berhak melakukan perdagangan dalam bentuk apapun dengan menggunakan satu tetes air dan satu jengkal tanah Pulau Diaoyu. Apa yang disebut "nasionalisasi" Pulau Diaoyu oleh pemerintah Jepang telah merealisasi keinginan kekuatan kanan Jepang, dan membawa Jepang semakin jauh di atas jalan yang berbahaya.

Keadilan pantang ditantang, dan sejarah pantang dibelokkan. Menteri Luar Negeri Jepang Koichiro Gemba belum lama berselang melakukan kunjungan mencoba membujuk Perancis, Inggris dan Jerman untuk memberikan dukungan opini kepada Jepang dalam masalah Pulau Diaoyu, namun upayanya itu ditanggapi dingin oleh negara-negara tersebut. Fakta membuktikan bahwa keadilan di hati masyarakat dunia tidak mungkin ditutupi oleh siasat yang dimainkan Jepang. Masyarakat internasional perlu sangat waspada terhadap kecenderungan ke arah kanan politik Jepang yang mungkin akan membawa akibat bersifat malapetaka.

Tepat seperti ditunjukkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri China Zhang Zhijun baru-baru ini bahwa Asia kini sudah bukan Asia 117 tahun lalu, China kini lebih-lebih bukan China pada masa perang tahun 1895, dan bukan China ketika terjadi peristiwa 18 September tahun 1931 dan peristiwa 7 Juli tahun 1937.

China tidak akan mencari soal, namun juga tidak takut menghadapi persoalan. Prinsip dan garis dasar China pantang ditantang dalam masalah yang berkaitan dengan keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Sudah sewajarnya China mengambil tindakan untuk membela keutuhan wilayah dan keamanan negara. Untuk mengembalikan hubungan kedua negara ke jalur yang normal, Jepang sebagai pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya harus mengoreksi kesalahannya, dan meninggalkan ilusi untuk terus mengangkangi Pulau Diaoyu. Demikian kata artikel kantor berita Xinhua.