China, Bangladesh menandatangani kesepakatan kerangka kerja mengenai proyek pipa minyak

Ilustrasi

Pemerintah Bangladesh menandatangani sebuah kesepakatan kerangka kerja dengan China untuk pembangunan pipa sepanjang 220 km untuk mengalirkan minyak dari kapal tanker di Teluk Benggala ke pabrik penyimpanan di daratan.

Sekretaris Departemen Hubungan Ekonomi Bangladesh (ERD) Kazi Shofiqul Azam dan Duta Besar China untuk Bangladesh Ma Mingqiang menandatangani kesepakatan kerangka kerja di ibukota Dhaka.

Proyek ini bertujuan untuk membuat keseimbangan antara permintaan dan pasokan kebutuhan energi negara dan menjamin keamanan energi negara tersebut, kata mereka, menambahkan bahwa hal itu juga akan mengurangi kerugian sistem selama impor bahan bakar.

ERD mengatakan ini adalah salah satu dari 27 proyek kesepahaman ditandatangani antara kedua pemerintah tersebut pada bulan Oktober tahun lalu.

Pada bulan Desember tahun lalu, Bangladesh mencapai kesepakatan dengan Biro Pipa Minyak Petroleum milik negara (CPP) untuk rekayasa, pengadaan, konstruksi dan commissioning untuk pemasangan jaringan pipa ganda sepanjang 220 km.

Menteri Energi Bangladesh, yang menyaksikan upacara penandatanganan, mengatakan bahwa infrastruktur baru tersebut akan membantu negara tersebut untuk mempercepat keseluruhan proses dan menghemat sekitar 1 miliar taka (sekitar 12,5 juta dolar AS) per tahun dengan biaya kapal.

Menurut rincian proyek, tangki penyimpanan diesel dan minyak mentah akan dibangun di Pulau Moheshkhali di Teluk Benggala di distrik Bazar Cox di Bangladesh. Pejabat mengatakan biaya proyek mencapai 54,26 miliar taka (sekitar 694 juta dolar A.S.).

Proyek ini diperkirakan memiliki kapasitas bongkar muat tahunan sebesar 9 juta ton.

Di bawah proyek tersebut, pejabat BPC mengatakan bahwa perusahaan China tersebut akan membangun jaringan lepas pantai sepanjang 146 km dan pipa darat sepanjang 74 km untuk mengangkut minyak impor dari laut ke kilang di distrik Chittagong, sekitar 242 km tenggara Dhaka, untuk diproses.

Proyek ini diluncurkan karena Bangladesh tidak dapat menangani kapal-kapal besar yang membawa minyak mentah impor dan minyak jadi, karena daya navigasi yang rendah dari saluran sungai utama dan fasilitas terbatas di pelabuhan utama di Chittagong.

Menurut para pejabat, kapal tanker besar berlabuh di laut dalam dan kapal-kapal yang lebih kecil membongkar mereka, menghabiskan banyak waktu dan menyebabkan kerugian sistematis bagi pemerintah.