1 Tahun pemerintahan Jokowi-JK

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memasuki satu tahun pemerintahannya pada 20 Oktober 2015. Mengenai kinerjanya selama satu tahun ini, berbagai kalangan Indonesia telah memberikan jawabannya masing-masing. Ketua Lembaga Riset Indonesia (LRI), Johan Silalahi adalah salah seorang tokoh yang pernah berpartisipasi dalam kampanye pemilihan Jokowi tahun lalu. Ia berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil kabinet Jokowi telah mencapai hasil dan negatif sekaligus, namun secara keseluruhan, hasil positifnya lebih besar daripada unsur negatif. Dalam pembangunan infrastruktur, Jokowi telah menunjukkan tekad yang lebih besar dibanding kabinet lama. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam wawancara dengan media menyatakan apresiasi terhadap Jokowi karena telah menunjukkan kinerja yang memuaskan hanya dalam waktu satun sebagai Presiden. Ia memberikan evaluasi positif terhadap kinerja pemerintahan Jokowi selama satu tahun terakhir.

Opini umum Indonesia berpendapat bahwa Jokowi lebih agresif dalam implementasi kebijakan pemerintah, khususnya ketika mengambil keputusan terkait proyek infrastruktur, khususnya transportasi. Persaingan China dan Jepang terkait proyek pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung sudah berakhir pada 16 Oktober. China berhasil menggeser Jepang untuk menandatangani kontrak pembangunan jalan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Jokowi memainkan peranan yang istimewa dalam pertarungan China dan Jepang tersebut. Jokowi berhasil membantu Indonesia mewujudkan impiannya membangun jalan kereta api peluru tanpa pendanaan oleh pemerintah. Di pihak lain, Jokowi telah membantu China mengayunkan langkah dalam pembangunan jalan kereta api cepat di luar negeri. Ketimbang beberapa pemerintah sebelumnya, Kabinet Jokowi telah menunjukkan perhatian lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur.

Tidak hanya begitu. Jokowi juga mempunyai tekad kuat dalam pemberantasan gang mafia migas di negerinya. Apa yang disebut mafia migas adalah sejumlah kelompok atau individu yang memperoleh keuntungan besar untuk dirinya sendiri melalui ekspor dan impor migas. Jokowi telah membentuk tim reformasi khusus untuk menangani masalah migas, membubarkan membubarkan PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) yang berpusat di Singapura, di satu pihak telah membenahi masalah korupsi yang mengganggu industri energi dan di pihak lain telah melakukan persiapan bagi kembalinya Indonesia ke OPEC.

Tentu saja pemerintahan Jokowi juga menghadapi banyak masalah selama satu tahun lalu. Salah satu tantangannya ialah jumlah orang miskin terus meningkat dan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin menjadi semakin besar. Menurut statistik terbaru, angka Rasio Gini (Gini Coefficient) Indonesia adalah 0,42. Rasio Gini merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menunjukkan ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Semakin besar angka rasio Gini, semakin tinggi ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Level 0,4 hingga 0,6 biasanya dianggap lampu kuning bagi ketimpangan pendapatan karena rawan menimbulkan keguncangan sosial. Sementara itu naiknya inflasi akan dengan mudah memicu kenaikan harga barang. Saat ini devaluasi rupiah telah menurunkan daya beli masyarakat Indonesia dan memberikan tekanan yang lebih besar bagi kehidupan rakyat.

Kinerja positif Jokowi dinilai lebih besar jika dibanding kinerja negatif selama satu tahun terakhir. Tahun pertama pemerintah Jokowi memang telah membawa nuansa segar bagi masyarakat, namun ia masih akan menghadapi tantangan dalam empat tahun mendatang.