 |
| Parade Militer India |
Analis umumnya percaya bahwa krisis politik Maladewa adalah contoh lain dari campur tangan India dalam urusan dalam negeri di negara-negara tetangga.
Untuk waktu yang lama, India memandang Asia Selatan sebagai wilayah pengaruhnya dan oleh karena itu merasa tidak senang dengan perkembangan hubungan persahabatan dan kerjasama antara negara tetangga dan negara lainnya.
Belum lama ini, Kepala Staf Angkatan Darat India Jenderal Bipin Rawat mengatakan bahwa Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka dan Afghanistan harus berdiri di India, dan India harus sepenuhnya mendukung negara-negara ini sebagai tanggapan atas pengaruh China.
Saat ini, urusan diplomatik dan militer Bhutan dipimpin oleh India. Pasukan India ditempatkan di Bhutan dan Bhutan harus berkonsultasi dengan India mengenai kebijakan luar negerinya.
Meskipun di abad ke-21, India masih mengikuti contoh Kerajaan Inggris dan upaya untuk mengubah semua negara tetangganya di Asia Selatan menjadi koloni India.
Intervensi India di negara-negara tetangga di Asia Selatan tidak hanya tercermin secara jelas melalui diplomasi tetapi juga melalui tindakannya, termasuk operasi militer.
Pada tahun 1971, India meluncurkan Perang Indo-Pakistan ketiga. Ini membagi Pakistan dan mendukung kemerdekaan Bangladesh.
Pada tahun 1975, India mengirim pasukan untuk membubarkan penjaga istana di Sikkim, memenjarakan sang raja dan mengubah Sikkim menjadi negara bagian India.
Pada tahun 1987, India mengirim pasukan ke Sri Lanka untuk menekan pemberontak "Macan Tamil", sebuah organisasi militan Tamil yang berbasis di Sri Lanka timur laut.
Pada tahun 1988, sekelompok anti-pemerintah Maldivian yang dibantu oleh tentara bayaran bersenjata dari Sri Lanka melancarkan sebuah kerusuhan militer di Maladewa, dan India mengirim pasukan darurat dan mengendalikan situasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, kebangkitan kesadaran kedaulatan di negara-negara Asia bentrok dengan keinginan India untuk meningkatkan kontrol. Untuk melindungi kepentingan mereka, beberapa negara Asia Selatan mencoba melepaskan kendali India dan mengembangkan diplomasi serba bisa dengan China dan negara-negara besar lainnya di luar wilayah tersebut.
Baru-baru ini, dua peristiwa dianggap sebagai penghinaan serius bagi India dalam upayanya untuk mendominasi Asia Selatan.
Pertama, Presiden Maladewa Abdulla Yameen menandatangani sebuah perjanjian perdagangan bebas dengan China dan mengumumkan keinginan negara tersebut untuk bergabung dengan "Belt and Road Initiative."
Kedua, Nepal mengaktifkan akses Internet melalui kabel serat optik China dan dengan demikian mengakhiri monopoli India. Selain itu, pemerintah Nepal sangat mendukung pembangunan jalan raya Asia Selatan yang dianjurkan oleh China.
Dalam hal hubungan dengan negara-negara kecil di Asia Selatan, perbedaan antara China dan India adalah bahwa China percaya bahwa semua negara, apakah besar atau kecil adalah sama.
China mendukung semua negara Asia Selatan untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri dan mencapai kemerdekaan nasional yang sejati.
China juga berharap dapat bergabung dengan India untuk membantu negara-negara kecil di Asia Selatan mengembangkan ekonomi mereka dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Padahal, kebijakan luar negeri China disambut oleh semua orang di Asia Selatan, termasuk masyarakat India.
Mereka sangat menentang kebijakan China yang tidak mencampuri urusan internal negara-negara tetangganya dan percaya bahwa kerja sama China-India akan kondusif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Selatan dan juga akan membantu India mencapai pertumbuhan ekonomi.
India di sisi lain menghadapi konflik etnis domestik yang dalam, demonstrasi dan masalah sulit lainnya. India juga berisiko tinggi oleh serangan teroris.
Disarankan agar India fokus terutama pada urusan dalam negerinya. Pihak berwenang India harus secara serius mempertimbangkan untuk meninggalkan gagasan "Greater India" lama dan mengembangkan pendekatan baru di abad ke-21.
0 komentar:
Post a Comment
Terima Kasih atas Komentar anda.
Thanks for your Comments.