62/5000 Dua kelompok etnis menandatangani proses perdamaian di Myanmar

Dua kelompok etnis bersenjata menandatangani sebuah gencatan senjata di Myanmar dalam sebuah langkah yang pemerintah harapkan akan menghidupkan kembali proses perdamaian.

New Mon State Party (NMSP) dan Lahu Democratic Union (LDU) menandatangani Kesepakatan Gencatan Senjata Nasional di ibukota Naypyidaw, bergabung dengan delapan milisi lain yang telah menandatangani perjanjian sebelum Aung San Suu Kyi berkuasa.

Perhatian global telah memusatkan perhatian pada situasi sekitar 700.000 Muslim Rohingya yang dipaksa keluar dari Myanmar barat ke Bangladesh melalui sebuah kampanye militer yang kejam.

Tapi krisis di negara bagian Rakhine hanyalah satu dari dua lusin konflik yang memburuk di sekitar perbatasan negara tersebut, di mana pemberontak etnis telah berpuluh-puluh tahun memperjuangkan hak mereka untuk lebih banyak otonomi.

Penasihat Negara Myanmar Suu Kyi, posisi yang sama dengan perdana menteri, membuat perdamaian menjadi prioritas utama ketika pemerintahan sipilnya berkuasa pada 2016 untuk mengakhiri lima dekade dominasi militer.

Tapi hanya sedikit yang bisa ditunjukkan untuk usaha tersebut, dengan banyaknya daerah etnik penghasil obat yang masih terbelah oleh kerusuhan yang telah mengungsikan puluhan ribu orang.

Namun Suu Kyi menyambut baik kesepakatan gencatan senjata nasional pada upacara penandatanganan yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, kepala tentara dan perwakilan etnis dengan pakaian tradisional. Itu adalah kunci untuk membuka persatuan nasional, katanya.

Dia mengakui bahwa "cahaya damai ... tidak dapat mencakup seluruh negara", menambahkan "negara kita menghadapi banyak tekanan dan kritik dari masyarakat internasional" - sebuah referensi yang jelas mengenai protes keras atas Rohingya.