Korea selatan-Jepang berbagi data intelijen

Republik Korea selatan dan Jepang menandatangani perjanjian lama tertunda untuk berbagi intelijen militer, meskipun ada penentangan publik di Seoul, memastikan pertukaran informasi yang bebas antara kedua negara dan sekutu mereka Amerika Serikat.

Para ahli mengatakan langkah ini, bersama-sama dengan kegiatan terbaru lainnya oleh Seoul, mencerminkan penyebaran mentalitas Perang Dingin yang bisa meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea dan menguji hubungan Seoul dengan Beijing, karena berbagi intelijen bisa berhubungan dengan China.

Perjanjian Informasi Militer, yang ditandatangani kemarin, memungkinkan ROK dan Jepang untuk langsung berbagi informasi tentang Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea utara)  dan negara lain tanpa terlebih dahulu melalui intelijen AS.

Seoul dan Tokyo saat ini menggunakan Washington sebagai perantara ketika berbagi intelijen militer di bawah kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2014.

Penandatanganan itu terjadi kurang dari sebulan setelah diskusi dilanjutkan pada 27 Okt, menyusul suspensi empat tahun karena oposisi publik di Korea selatan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengkritik kesepakatan pada konferensi pers harian.

"Kepatuhan negara-negara terkait 'dengan mentalitas Perang Dingin dan memperkuat kerjasama intelijen militer akan memperburuk antagonisme dan konfrontasi di Semenanjung Korea," kata Geng, menambahkan bahwa ini akan membawa lebih banyak rasa tidak aman dan ketidakpastian untuk Asia Timur Laut.

DPRK telah mengecam pakta militer, menyebutnya "sebagai tindakan berbahaya" yang lebih lanjut akan meningkatkan ketegangan di semenanjung itu dan membuka pintu ke Jepang, Agence France-Presse.

Su Hao, seorang profesor studi Asia-Pasifik di University  Luar Negeri China, mengatakan, "Akan ada resiko yang tumbuh dari konfrontasi militer di wilayah, yang dianjurkan oleh mentalitas Perang Dingin."

Da Zhigang, direktur Institute Studi Asia timur di Heilongjiang Akademi Ilmu Sosial, mengatakan pakta tersebut ditandatangani pada saat pemerintah ROK membutuhkan sesuatu untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal Presiden ROK Park Geun-hye yang melibatkan penasehat dekat.

Kesepakatan intelijen juga bisa menutupi informasi yang ROK mendeteksi melalui sistem anti-rudal yang berencana AS sebarkan di Korea selatan, kata Da.