China Utamakan "Peraturan" Dalam Anti Korupsi

Sidang ke-5 Komite Pemeriksaan Disiplin Komite Sentral Partai Komunis China ke-18 yang berlangsung selama tiga hari ditutup kemarin. China akan mengutamakan "peraturan" dan mempertanyakan tanggung jawab terkait tindakan anti korupsi pada tahun yang baru. Pakar berpendapat, langkah ini mencerminkan pendirian tegas dalam perjuangan melawan korupsi.

Wakil Rektor Universitas Politik dan Hukum China Ma Huide mengatakan, mengutamakan peraturan politik berarti lingkup jangkauan anti korupsi dan pembangunan partai yang bersih menjadi lebih luas, melanggar disiplin tidak saja ditindak, melanggar peraturan juga harus dikenakan sanksi.

Mulai dari paruh kedua tahun 2014, istilah "peraturan politik" kerap timbul dalam berbagai sidang yang penting. Hal itu mencerminkan bahwa lapisan tinggi China menentang keras perbuatan yang melanggar peraturan.

Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis China Xi Jinping dalam sidang kemarin menyatakan, disiplin adalah peraturan yang dicantumkan dalam dokumen, namun sejumlah peraturan yang belum dicantumkan juga merupakan disiplin yang menuntut kesadaran dari setiap pribadi.

Mengenai "mempertanyakan tanggung jawab", Profesor Xu Yaotong dari Institut Administrasi Negara mengatakan, tidak diterapkannya pengelolaan kekuasaan akan berujung pada tindak korupsi, sehingga penting untuk mempertanyakan tanggung jawab dalam proses pemberantasan korupsi.

Analis berpendapat, dilihat dari sinyal yang disampaikan sidang kemarin, situasi perjuangan anti-korupsi tetap masih rumit dan serius. Partai Komunis China bertekad menambah tekanan dan tegas mencegah perluasan korupsi.