Indonesia giat melakukan Reformasi

Selama satu bulan sejak resmi dilantik sebagai presiden RI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta timnya telah mengakhiri sejumlah pekerjaan penting, antara lain penyusunan kabinet, pemberian jaminan kesejahteraan rakyat, kenaikan harga BBM, dan aktif tampil dalam arena internasional. Media Indoensia berpendapat, baik dari segi politik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah Jokowi telah melakukan kinerja yang cukup memuaskan pada bulan pertama masa baktinya, namun ke depannya, jalan reformasi masih panjang dan membutuhkan upaya-upaya yang pantang menyerah.

Pada tanggal 17 November 2014, melalui siaran televisi, Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dengan keputusan tersebut, diperkirakan pemerintah akan dapat menghemat anggaran hingga Rp 120 triliun. Analis berpendapat, dana yang dihemat akan digunakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, agar dapat menyejahterakan lebih banyak warga miskin.

Akibat keterbatasan infrastuktur dan pasokan listrik, apabila mengirim barang-barang dari Papua, daerah ujung timur Indonesia, ke Jakarta, ongkosnya menjadi tiga kali lipat dibanding pengiriman dari Shanghai, China ke Jakarta. Fasilitas infrastruktur yang ketinggalan telah memberi pengaruh besar terhadap kehidupan rakyat biasa di Indonesia, dan juga menghambat investasi maupun pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah Jokowi giat meluncurkan strategi "Tol Laut", di mana ia berencana membangun jalan tol sepanjang 2 ribu kilometer, 10 bandar udara baru, 10 pelabuhan terminal internasional, 10 taman industri, menyempurnakan interkonektivitas antar laut, darat, udara, mendorong pembangunan infrastruktur di bidang energi, telekomunikasi, dan tenaga listrik. Rencana tersebut diperkirakan membutuhkan dana sebesar 7000 triliun Rupiah.

Dalam KTT Asia Timur yang baru berakhir, Jokowi menyatakan, sebagai negara kepuluan terbesar yang terbentang di Pasifik dan Samudera Hindia, Indonesia patut menjadi negara laut yang kuat, berperan mendorong kerja sama laut regional maupun internasional, sekaligus mensejahterakan rakyat. Jokowi menyatakan, untuk itu, Indonesia akan berkerja sama dengan negara lain untuk mengurangi dan menghentikan sejumlah perselisihan ataupun konflik laut, termasuk penangkapan ikan ilegal, pelanggaran kedaulatan, bajak laut dan polusi laut.

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah baru RI adalah bagaimana memiliki pemerintahan yang stabil, bersih dan berefesiensi tinggi. Selain itu, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia juga kurang optimis akibat penurunan ekspor dan investasi. Pakar terkait menunjukkan, kesenjangan sosial dan ketidakseimbangan perkembangan antar daerah juga semakin menonjol, maka pemerintah baru Indonesia perlu memecahkan masalah internal, sementara menitik beratkan pembangunan ekonomi.