Presiden baru Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) berkali-kali menyatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi maritim. Idenya ialah membuat tol laut dan membangun Indonesia menjadi negara maritim yang kuat.
Jokowi mengungkapkan strategi membuat tol laut sebelum dan setelah terpilih menjadi Presiden RI. Ia berpendapat bahwa pengembangan pelabuhan dan transportasi laut merupakan kunci untuk mendorong perkembangan ekonomi Indonesia. Peningkatan pembangunan tol di atas laut tidak hanya akan mengembangkan eksploitasi energi dan sumber daya alam lainnya, tapi juga akan berfungsi sebagai motor penggerak utama bagi perekonomian Indonesia. Sementara itu, gagasan ini dapat pula mendorong pembangunan di sektor lainnya, termasuk industri pengolahan. Strategi tol laut mendapat dukungan luas berbagai kalangan termasuk koalisi partai oposisi.
Jokowi menyampaikan pidato tentang pembangunan tol di atas laut di Pertemuan Puncak APEC di Beijing belum lama berselang. Ia mengatakan, ide tentang pembangunan Indonesia sebagai negara maritim kuat memiliki banyak persamaan dengan gagasan China tentang pembangunan Jalan Sutra Laut pada abad 21. Ia menyatakan, kedua negara hendaknya melakukan kerja sama dengan menitikberatkan pembangunan infrastruktur di laut.
Dalam masa lima tahun ke depan, Indonesia akan menanam modal sebesar US$ 5,8 miliar untuk membangun 24 pelabuhan, termasuk 5 pelabuhan sebagai terminal di beberapa pulau dan daerah utama, yaitu Sumatra Utara, Jakarta , Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua. Pembangunan lima pelabuhan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah logistik antar pulau termasuk mengurangi ongkos angkutan kapal sehingga dapat mendorong perkembangan perdagangan dalam dan luar negeri.
Jokowi menandaskan, pelaksanaan strategi tol laut adalah untuk mengembangkan ekonomi maritim dengan mengutamakan sumber daya maritim. Ia berjanji akan melaksanakan serangkaian langkah untuk mengumpulkan dana dan mendorong perkembangan industri pembuatan kapal. Sementara itu ia berjanji akan mengintensifkan perbaikan kebijakan perikanan. Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan strategi tersebut, beberapa kementerian termasuk kementerian urusan maritim, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Bidang Kemaritiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mulai melaksanakan paket langkah, antara lain, peningkatan penghasilan pajak, pengurangan subsidi BBM dan lain sebagainya. Indonesia akan bekerja sama dengan China dan AS dalam pembangunan pelabuhan. Indonesia mendukung investor asing berpartisipasi dalam pembangunan pelabuhan dan infrastruktur lainnya.
0 komentar:
Post a Comment
Terima Kasih atas Komentar anda.
Thanks for your Comments.