Vietnam telah membangkitkan gelombang di Laut China Selatan

Situasi di Laut China Selatan baru-baru ini sangat mengkhawatirkan. Vietnam mengerahkan puluhan kapal mengganggu dan mensabot aktivitas operasi perusahaan China di perairan Zhongjian Kepulauan Xisha tanpa menghiraukan hukum internasional, sekaligus menghasut kekerasan dan demonstrasi anti Tionghoa di dalam negeri, sehingga sebagian perusahaan mengalami kerugian serta mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka. Vietnam telah membangkitkan gelombang di Laut China Selatan pada bulan Mei yang sebelumnya sangat tenang, sungguh merupakan dampak yang tak diperlukan bagi hubungan persahabatan antara China dan Vietnam serta bagi perdamaian dan kestabilan di kawasannya.

Sejak dahulu kala, Kepulauan Xisha adalah wilayah China. Jauh pada Dinasti Song Utara (960-1127), Kepulauan Xisha sudah tercantum dalam lingkungan yurisdiksi pemerintah China.

Mengenai hal tersebut, pihak Vietnam tidak berselisih pendapat dalam waktu panjang. Pada tanggal 15 Juni tahun 1956, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Demokrasi Vietnam Dung Van Khiem dalam pertemuannya dengan Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar China untuk Vietnam Li Zhimin dengan tegas menyatakan, "menurut data dari pihak Vietnam, ditinjau dari sudut sejarah, Kepulauan Xisha dan Kepulauan Nansha seharusnya milik wilayah China." Pada bulan September tahun 1958, Perdana Menteri Vietnam Pham Van Dong dalam notanya kepada Perdana Menteri China Zhou Enlai dengan tegas menyatakan, "pemerintah Republik Demokrasi Vietnam mengakui dan menyetujui pernyataan pemerintah Republik Rakyat China mengenai keputusan laut teritorial pada tanggal 4 September tahun 1958", pernyataan tersebut dengan tegas menunjukkan "semua wilayah Republik Rakyat China, termasuk Kepulauan Dongsha, Kepulauan Xisha, Kepulauan Zhongsha, Kepulauan Nansha". Sudah pasti, nota Pham Van Dong menunjukkan bahwa pemerintah Vietnam mengakui Kepulauan Xisha dan Kepulauan Nasha adalah wilayah China.

Lokasi sejauh 17 mil laut di sebelah barat daya Pulau Zhongjian dari Kepulauan Xisha ternyata terletak di dalam perairan dekat China, termasuk zone ekonomi khusus yang tak kontrovisi. Anjungan minyak 981 China yang beroperasi di zona tersebut sesuai sepenuhnya dengan hak kedaulatan yang tercantum dalam "Konvensi Hukum Maritim PBB". Perbuatan Vietnam yang mengerahkan 60 lebih kapal termasuk kapal bersenjata untuk menabrak kapal operasi pihak China dengan serius melanggar kedaulatan China dan juga dengan serius membahayakan kebebasan dan keamanan pelayaran di perairan tersebut. Pemerintah Vietnam malah menghasut emosi massa di dalam negeri, mencoba mengalihkan ketidakpuasan warga terhadap korupsi dan keburukan ekonomi kepada China. Justru di bawah dorongan pemerintah Vietnam, demonstrasi berubah menjadi kekerasan, sehingga 4 warga China tewas, perusahaan sebagian negara mengalami kerugian. Pemerintah Vietnam harus bertanggung jawab sepenuhnya atas akibatnya.

Pemerintah China selalu memperhatikan hubungannya dengan negara-negara tetangga, berupaya memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasannya, selalu berusaha untuk menemukan jalan penyelesaian pertikaian Laut China Selatan yang memuaskan berbagai pihak. Pada tahun 2011, China dan Vietnam mencapai "Persetujuan Prinsip Pokok Untuk Penyelesaian Masalah Laut China-Vietnam", menghidupkan mekanisme tim kerja pakar kerja sama di bidang sensitif tipis dan tim kerja perairan di luar Teluk Beibu. Pada tahun 2013, China dan Vietnam membentuk pula tim kerja konsultasi mengenai eksploitasi bersama di atas laut. Pekerjaan tersebut sedang mencapai kemajuan positif. Tak terduga, Vietnam membangkitkan "Gelombang Mei" tanpa menghiraukan hubungan bilateral dan situasi keamanan regional. Pemerintah Vietnam harus bertanggung jawab terhadap peristiwa kejahatan, mengganti kerugian dan meminta maaf kepada rakyat China.