Dubse China : Sia-sia provokasi Vietnam di kepulauan Xisha

Duta Besar China untuk Australia, Ma Chaoxiu dalam artikelnya kemarin  menunjukkan bahwa perbuatan yang memprovokasi kedaulatan China di Kepulauan Xisha serta hak dan kepentingan maritim China hanyalah perbuatan percuma.

Belakangan ini, Vietnam secara sepihak mengerahkan kapal untuk mengganggu operasi anjungan minyak China di daerah Kepulauan Xisha. Selain itu, Vietnam juga mengadakan propaganda, dengan menampilkan diri sebagai korban dalam persengkataan ini, sekaligus mengklaim bahwa lokasi anjungan minyak China merupakan zona ekonomi eksklusif Vietnam yang melanggar hukum internasional termasuk Konvensi Hukum Maritim PBB.

Ma Chaoxiu mengatakan, perairan tempat operasi perusahaan China berjarak masing-masing 17 mil dari Pulau Zhongjian, Kepulauan Xisha, sementara garis pokok perairan teritorial Kepulauan Xisha China berjarak sekitar 133 hingga 156 mil dari pesisir laut Vietnam. Dalam 10 tahun ini, perusahaan China terus mengadakan kegiatan eksploitasi di perairan terkait dan operasi pengeboran di anjungan minyak 981 kali ini merupakan lanjutan proses eksploitasi yang sepenuhnya berada dalam lingkup kedaulatan dan yuridiksi China.

Sejak tanggal 2 Mei lalu, pihak Vietnam mengerahkan kapal dalam jumlah besar termasuk kapal bersenjata yang berlayar lebih dari 150 mil untuk mengganggu operasi pihak China, menabrak kapal dinas pemerintah China yang sedang menjalankan tugas penjagaan keamanan perlayaran di lapangan, juga mengirimkan intelijen bawah air ke perairan tersebut, termasuk mengirimkan "manusia kodok" untuk meletakkan rintangan seperti jaring ikan dan apungan, menghambat jalur perlayaran utama di perairan terkait, yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan perlayaran.

Ma Chaoxiu mengatakan, perbuatan pihak Vietnam tersebut telah serius melanggar kedaulatan, kepentingan dan yuridiksi pihak China, membahayakan keselamatan personel China dan keamanan anjungan minyak 981. Vietnam dianggap telah melanggar hukum internsional terkait, antara lain Piagam PBB, Konvensi Hukum Maritim PBB, Konvensi Pencegahan Perilaku Ilegal Yang Membahayakan Keamanan Perlayaran dan Protokol Pencegahan Prilaku Ilegal Yang Membahayakan Platform Tetap Landas Kontinen, dan juga merugikan kebebasan dan keamanan perlayaran di perairan tersebut, dan merugikan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Bersamaan dengan pengadaan gangguan terhadap operasi pihak China di laut, pihak Vietnam juga menghasut unjuk rasa anti-Tionghoa di dalam negerinya. Pada pertengahan bulan Mei lalu, ribuan pengunjuk rasa mengadakan penghancuran, perampokan dan pembakaran terhadap perusahaan-perusahaan asing termasuk perusahaan China di Vietnam. Dalam unjuk rasa tersebut, 4 warga negara China tewas dan 3 ratusan warga negara China lainnya cedera. Belum lagi, kerugian harta benda dalam jumlah besar yang ditimbulkan kerusuhan itu.

Ma Chaoxiu mengatakan, mengenai kedaulatan China terhadap Kepulauan Xisha, pihak China memiliki dasar hukum yang kuat. China adalah negara yang paling awal menemukan, mengembangkan dan mengadakan yuridiksi di Kepulauan Xisha. Pihak China menganjurkan pihak Vietnam, dengan mempertimbangkan situasi hubungan kedua negara dan perdamaian serta stabilitas Laut China Selatan, untuk menghormati kedaulatan, kepentingan kedaulatan dan yuridiksi China, dengan segera menghentikan gangguan dalam bentuk apapun terhadap operasi pihak China agar ketenteraman di wilayah perairan dapat pulih secepatnya. Pihak China siap bekerja sama dengan Vietnam dan berupaya bersama menangani peristiwa yang terjadi. (CRI)