Jepang telah memberikan terhadap langkah Filipina 'untuk menyelesaikan sengketa dengan China atas territiories di Laut Filipina Barat atau laut China selatan melalui pengadilan arbitrase PBB, menurut Departemen Luar Negeri (DFA) Philipina walaupun hal ini di tentang oleh pihak China.
DFA mengatakan Jepang telah menyatakan dukungannya melalui delegasi yang pergi ke Filipina untuk membicarakan kerja sama maritim antara kedua negara yang akan membantu meningkatkan kemampuan Manila dalam proteksi wilayahnya.
"Kedua belah pihak berbagi pengakuan bahwa masalah di Laut China Selatan adalah masalah besar bagi kepentingan seluruh masyarakat internasional yang secara langsung berkaitan dengan perdamaian dan stabilitas regional, dan masalah harus diselesaikan secara damai sesuai dengan hukum internasional yang relevan seperti sebagai UNCLOS, "kata pernyataan bersama Jepang dan Filipina.
Delegasi Filipina dipimpin oleh Gilberto Asuque, sekretaris asisten DFA, delegasi Jepang dipimpin oleh Kenji Kanasugi, wakil direktur jenderal untuk Southwest dan Urusan Asia Tenggara dari Kementerian Luar Negeri Nippon.
DFA mengatakan bahwa selama pertemuan tertutup, wakil Jepang mengatakan negara itu telah menyatakan niatnya untuk terus mendukung Filipina, sebelumnya dilaporkan bahwa Jepang akan memberikan Filipina pinjaman lunak $ 10-juta untuk pembelian 10 kapal baru yang akan dikerahkan ke Laut Filipina Barat.
Dikatakan delegasi dari kedua negara bertukar pandangan tentang program dan tindakan "untuk meningkatkan kerjasama di bidang maritim, khususnya dalam keamanan maritim, kebebasan navigasi dan keselamatan di laut."
"Mereka juga bertukar pandangan mengenai isu-isu maritim regional dan berbagi praktik terbaik dalam upaya untuk memerangi pembajakan, terutama pada kemampuan penegakan hukum maritim negara dekat pembajakan-daerah rawan," tambah pernyataan itu.
Mengenai isu pembajakan dan perampokan bersenjata di negara-negara Asia dan Somalia, kedua negara sepakat untuk lebih memperkuat upaya mereka dalam mengatasi masalah melalui pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Regional tentang Pemberantasan Perampokan Bersenjata dan Pembajakan terhadap Kapal di Asia dan kerangka kerja lainnya.
Jepang juga akan membantu Filipina dalam membantu negara-negara lainnya di dekat daerah rawan pembajakan dalam menegakkan hukum maritim, Kedutaan Besar Jepang di Manila mengatakan.
Jepang juga memiliki sengketa sendiri teritorialnya dengan China atas pulau-pulau di Laut China Timur, yang Jepang menyebut Senkakus tetapi disebut sebagai Diaoyu oleh China.
Berikut Penolakan dari pihak China yang dilaporkan oleh Kantor berita China.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei dalam jumpa pers membenarkan, Duta Besar China untuk Filipina Ma Keqing kemarin memanggil diplomat Filipina untuk menyatakan penolakan China atas surat pemberitahuan Filipina yang menyerahkan persengkataan wilayah Laut China antara China-Filipina ke pengadilan internasional, sekaligus mengembalikan surat Filipina tersebut.
Filipina berniat memproses penggugatan berdasarkan Perjanjian Laut PBB mengenai perselisihan masalah laut China Selatan antara kedua negara. Filipina telah menduduki sejumlah pulau Nanshan China secara ilegal, dan masih berharap mendapat dukungan dari PBB. Akan tetapi, bahkan setelah berselang 3 minggu, Filipina tidak mendapat hirauan dari pihak manapun.
Sekjen PBB Ban Ki-moon berpendapat simpul yang diikat harus dibuka oleh orang yang mengikatnya. Ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah melalui dialog bersahabat antar negara-negara di kawasan Laut China Selatan. Jika perlu, PBB dapat memberikan dukungan teknik dan profesional kepada negara anggota. Namun pada dasarnya, masalah-masalah ini tetap harus diselesaikan pihak terkait.
Tanggapan Vietnam dan negara penuntut wilayah lainnya cukup hati-hati. Negara ASEAN juga tidak memberi dukungan kepada Filipina. Media Asia Tenggara berpendapat, aksi unilateral Filipina ini bersifat provokasi, mengancam kerja sama antara China dan ASEAN, pada gilirannya dapat menggagalkan upaya dialog, ASEAN dan negara penuntut wilayah lainnya tidak akan mengikuti langkah Filipina.
Pemerintah Filipina mengambil sejumlah langkah untuk mendapat perhatian internasional terkait masalah Laut China Selatan. Belum lama berselang, Filipina sempat mengajukan pembentukan forum negara penuntut wilayah ASEAN, namun mendapat penolakan Malaysia dan Brunei. Konferensi Menlu ASEAN tidak dapat menghasilkan kesepakatan bersama oleh karena masalah Laut China Selatan yang diajukan Filipina. Walau terus berupaya menggalang dukungan dari negara-negara ASEAN, sayangnya aksi Filipina ini tetap tidak diindahkan, malah kian rancu.
Gugatan Filipina kali ini tidak berpengaruh apapun, hanya saja pencantuman sengketa wilayah dengan China oleh Filipina ini dapat dipakai sebagai bukti untuk membantah China di masa depan . Meski demikian, langkah apapun yang diambil Filipina tidak akan mengubah kenyataan bahwa Kepulauan Nanshan adalah wilayah China.
0 komentar:
Post a Comment
Terima Kasih atas Komentar anda.
Thanks for your Comments.