Pidato kenegaraan PM Jepang di kritik oleh Media

Pidato kenegaraan tahun 2017 yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kemarin, dikritik oleh media dan politikus Jepang, mereka menganggap pidato Abe kekurangan isi baru dan tidak terdapat titik baru dalam kebijakan konkretnya.

Isi pidato kenegaraan tahun 2017 yang disampaikan oleh Abe di Majelis Rendah terkait bidang-bidang ekonomi, diplomasi dan keamanan. Mengenai kebijakan ekonomi, Abe mengutarakan hasil-hasil yang dicapai dalam "Ilmu Ekonomi Abe", antara lain memperbaiki penempatan tenaga kerja dan penambahan perpajakan. Ia menyatakan akan terus mendorong kebijakan titik berat, seperti merintis usaha di daerah dan reformasi cara kerja, agar ekonomi Jepang memasuki "sirkulasi yang baik".

Di bidang diplomasi, Abe menyatakan akan menjadikan Jepang sebagai "negara yang cemerlang di pusat dunia". Ia menyatakan, persekutuan Jepang-AS merupakan dasar kebijakan luar negeri dan keamanan Jepang dan dianggapnya sebagai prinsip yang tidak berubah. Ia berharap dengan secepatnya mengunjungi AS dan meningkatkan lebih lanjut hubungan persekutuan dengan Presiden Donald Trump. Mengenai hubungan antara Jepang dengan China, Abe menyatakan, Jepang menyambut China untuk berkembang secara damai, berupaya memperbaiki hubungan bilateral dengan pihak China di atas dasar saling menguntungkan secara strategis. Berbicara tentang hubungan dengan Rusia, Abe menyatakan akan mengunjungi Rusia pada awal tahun ini, berupaya menandatangani perjanjian perdamaian.

Mengenai masalah revisi UUD yang mengundang perhatian umum, Abe menyatakan, tahun ini adalah genap 70 tahun pelaksanaan UUD, Kongres seharusnya mengadakan pembahasan mendalam dan meluncurkan gagasan konkret.

Pidato kenegaraan Abe dikritik oleh media dan politikus Jepang. Mainichi Shimbun dalam komentarnya kemarin mengatakan, pemerintahan Abe sudah memasuki tahun kelima, nampaknya ia sulit menemukan "kebijakan segar" yang dapat mengundang perhatian. Nihon Keizai Shimbun dalam komentarnya kemarin mengatakan, Abe dalam pidatonya menghimbau "pertanggungjawaban atas hari depan", namun umum tetap kurang jelas mengenai kebijakan apa yang akan menciptakan hari depan.