Penembakan mematikan terhadap demonstran tak bersenjata oleh pasukan keamanan di Papua yang menewaskan sebanyak lima remaja, telah memicu kekhawatiran bahwa era baru kekerasan di wilayah paling timur Indonesia.
Analis berspekulasi bahwa kekerasan baru-baru ini mungkin telah dipicu oleh Militer Indonesia (TNI) menyusul pengumuman presiden bulan lalu dari dukungannya terhadap rencana militer untuk membuka Kodam baru (Kodam) di Papua.
Adriana Elizabeth, seorang peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan militer dapat menggunakan insiden mematikan sebagai dalih untuk meningkatkan kehadiran mereka di wilayah bermasalah di mana Gerakan separatis Papua Merdeka (OPM) beroperasi.
"Bentrokan terbaru juga bisa memicu kesalahpahaman baru terhadap orang Papua. Protes telah dikaitkan dengan kepemimpinan gerakan separatis, namun penyebab yang benar-benar termotivasi protes itu hanyalah protes yang dilakukan oleh orang-orang yang anak-anak disiksa oleh petugas keamanan, "kata Adriana.
Aktivis bersatu pada hari Senin untuk menolak rencana pemerintah untuk meningkatkan kehadiran militer di wilayah tersebut, dengan alasan langkah itu akan menjadi tidak perlu dan terhadap komitmen awal Joko untuk menyelesaikan lama masalah hak asasi manusia di negara itu.
Sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia Indonesia saat ini, aktivis mengatakan, berlangsung di Papua, di mana sekitar 16.000 orang telah tewas sejak tahun 1969, ketika 1.025 orang Papua dipilih oleh militer sebagai di bawah todongan senjata di "Act of Free Choice" untuk bergabung dengan Republik dari Indonesia.
0 komentar:
Post a Comment
Terima Kasih atas Komentar anda.
Thanks for your Comments.