Kabinet baru Japan fokus pada Pertahanan dan Ekonomi Japan

Ketua Partai Liberal Demokrat Jepang yang berkuasa Shinzo Abe dalam sidang khusus parlemen Jepang kemarin terpilih kembali sebagai Perdana Menteri ke-97 Jepang. Ini merupakan ketika kalinya Shinzo Abe terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang. Setelah terpilih, Abe segera membentuk kabinet baru dan kemudian mengadakan upacara pelantikan di istana. Jika terpilih kembali sebagai Ketua Partai Liberal Demokrat pada bulan September tahun depan, masa jabatan Abe akan diperpanjang sampai tahun 2018. Analis berpendapat, terpilihnya kembali Abe tidak hanya akan membawa ruang perkembangan bagi Ilmu Ekonomi Abe (Abenomics), namun juga akan menyediakan ruang bagi ambisi politiknya terkait pengubahan amendemen.

Dalam jumpa pers seusai terpilih, Abe memberikan penjelasan terkait kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan serta politik luar negerinya. Di antaranya, Abe menekankan bahwa ekonomi akan menjadi fokus penting dan menyatakan akan membawa manfaat bagi berbagai tempat Jepang melalui Abenomics.

Ia mengatakan, eknonomi menjadi focus penting sebab Jepang telah terganggu oleh kemerosotan ekonomi selama 15 tahun dan terus melesu. Rasa eksistensi Jepang di tengah masyarakat internasional melemah. Oleh karena itu, Jepang perlu secepatnya melepaskan diri dari inflasi agar publik dapat merasakan hasil pemulihan ekonomi sedini mungkin.

Selain masalah ekonomi, Abe secara khusus menyinggung masalah pertahanan. Ia menyatakan bahwa RUU terkait penghapusan pelarangan hak bela diri kolektif akan diluluskan dalam sidang parlemen tahun depan. Ia menjelaskan bahwa itu menjadi alasan dirinya mengangkat Gen Nakatani sebagai Menteri Pertahanan.

Mengenai persiapan Abe untuk mengamendemen UUD, Abe menyatakan bahwa hal itu telah menjadi target awal berdirinya Partai Liberal Demokrat. Ketika menjabat Sekjen Partai Liberal Demokrat, Abe mulai mengajukan Rancangan Amendemen UUD. Kabinet pertama Abe menerima UU Pemungutan Suara Warganegara, kabinet kedua Abe menetapkan umur pemungutan suara warga negara setelah amendemen UUD yaitu 18 tahun. Setahap demi setahap, Abe mengadakan persiapan bagi amendemen UUD, namun jumpa pers, ia menyatakan bahwa itu merupakan sebuah tantangan besar yang tidak mudah dilaksanakan.

Mengenai kabinet ketiga Abe yang baru dibentuk, terdapat banyak suara yang meragukan dari partai-partai oposisi. Ketua Partai Demokrat Eno Yukio menyatakan bahwa kebijakan Partai Liberal Demokrat terhadap masalah-masalah kesenjangan sosial, amendemen UUD dan Undang-Undang rahasia belum mendapat pengakuan warga negara dan pihaknya akan terus berdebat dengan Partai Liberal Demokrat di Parlemen.

Abe dalam jumpa pers menyatakan akan mengadakan reformasi paling besar sejak Perang Dunia ke-2. Akan tetapi, masalah-masalah seperti pembangkitan kembali ekonomi, pengaktifan kembali Pusat Listrik Tenaga Nuklir, perundingan TPP dan relokasi Pangkalan Udara Futenma perlu dihadapi dan dipecahkan satu per satu oleh Abe dan Partai Liberal Demokrat dalam masa jabatannya.