Dalam apa yang diharapkan dari kebijakan militer di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peraturan direncanakan untuk bulan Juni pada pembentukan kelompok-kelompok pertahanan di bawah joint-perintah, atau disingkat Kogabwilhan. Rencananya akan mengintegrasikan sumber daya di daerah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara ke dalam kelompok multi-layanan yang akan diposisikan di Flashpoint pertahanan tertentu untuk secara integral menjaga integritas teritorial negara dan kedaulatan NKRI.
Sebelumnya Indonesia sempat di lecehkan oleh Kapal angkatan laut Australia yang mengusir kapal-kapal nelayan Indonesia yang membawa para pencari suaka dengan memasuki perairan RI.
Perdana Menteri Australia Tony Abbott dalam Forum Ekonomi Dunia Davos menyatakan, pemerintah Australia dengan tegas melaksanakan kebijakan untuk secara paksa memulangkan awak kapal Indonesia, mencegah kapal pengungsi asal timur tengan memasuki perairan Australia. Pihak Indonesia perlu memahami Australia dan secara serius menanggapi masalah ini. Pernyataan Abbott telah mengakibatkan ketegangan hubungan antara kedua negara.
Juru Bicara Istana Presiden Indonesia Teuku Faizasyah menyatakan, tindakan Australia yang secara terpaksa memulangkan awak kapal Indonesia mungkin melanggar kedaulatan Indonesia, tentara Indonesia telah mengintensifkan kehadirannya di perbatasan untuk mencegah kapal Australia memasuki wilayah Indonesia. Indonesia tidak bertoleransi terhadap tindakan yang melanggar kedaulatannya.
INDONESIA HARUS MENGURANGI KORUPSI AGAR DANA NYA BISA DIGUNAKAN UNTUK MEMBANGUN TNI
0 komentar:
Post a Comment
Terima Kasih atas Komentar anda.
Thanks for your Comments.