Kabinet China keluarkan Kebijakan Desentralisasi

Rapat rutin Dewan Negara China pada tanggal 13 Januari mengeluarkan serangkaian kebijakan desentralisasi pemerintahan untuk terus mendorong reformasi struktur dan memperluas permintaan efektif.

Menstimulasi vitalitas pasar adalah salah satu topik yang menjadi perhatian pemerintah periode sekarang. Perdana Menteri Li Keqiang selalu menaruh perhatian pada kebijakan penyederhanaan kekuasaan dan desentralisasi, serangkaian reformasi mekanisme untuk mentransformasi fungsi pemerintahan ini bertujuan agar ikatan akan pasar berkurang, sehingga dapat terus berkembang. Sementara itu, melalui pengurangan pemeriksaan, peningkatan pengawasan, dan pendirian tata tertib pasar yang lebih adil, akan terbentuklah sumber kekuatan perkembangan ekonomi. Kalau pasar tidak mempunyai vitalitas, makan reformasi penyuplaian barang juga tidak akan tercapai.

Perusahaan perantara milik negara akan memberi kerugian kepada pasar. Perdana Menteri Li Keqiang pernah berjanji dengan tegas menanganinya. Hal-hal terkait layanan perantara yang telah dirapihkan dan dimasukan ke dalam daftar nama akan diumumkan kepada publik agar menerima pengawasan.

Kenyataannya, reformasi desentralisasi pemerintahan pun perlu dijaga dengan hukum. Untuk memberikan jaminan hukum terhadap reformasi, rapat kali ini mengadakan revisi terhadap pasal-pasal dalam peraturan administratif

Rapat ini menetapkan dan merevisi Cara Pengelolaan Sertifikat Perusahaan Teknologi Baru dan Mutakhir agar kebijakan dapat memberikan dukungan lebih kepada perusahaan menengah dan kecil.

CRI