Dari tanggal 24 hingga 28 bulan ini, Xi Jinping mengadakan inspeksi mendalam di Provinsi Shandong mengenai keadaan kemajuan ekonomi dan sosial. Ia menunjukkan, harus belajar dan melaksanakan semangat Sidang Pleno ke-3 Komite Sentral Partai Komunis China ke-18. Seluruh partai dan masyarakat harus memahami, mendukung dan berpartisipasi dalam reformasi agar langkah reformasi penting dari Komite Sentral Partai dapat dirincikan dan dilaksanakan.

Xi: Apakah ia memenuhi syarat kebijakan?
Polisi: Ia memenuhi kebijakan untuk menetap di Jinan. Tadi ia telah memberitahukan mengenai prosedur terkait, dan sekarang sedang dibuat surat pemberitahuan. Lembaga terkait akan menangani secepatnya.
Xi: Kamu tenang saja, kamu sesuai dengan syarat akses.
Buruh migran: Terima kasih banyak.
Kini, di China ada sekitar 100 juta orang buruh imigran yang telah memiliki pekerjaan dan kehidupan yang relatif stabil di kota. Sidang Pleno ke-3 Komite Sentral Partai Komunis ke-18 yang baru ditutup mengemukakan, harus mendorong perkembangan sehat urbanisasi tipe baru. Xi Jinping dalam inspeksinya di Shandong kali ini menunjukkan bahwa tidak boleh terburu-buru dalam mendorong perkembangan urbanisasi.
"Dalam proses mendorong perkembangan urbanisasi ke depan tidak boleh terburu-buru. 100 juta orang yang memasuki kota pada pokoknya memenuhi syarat dan masalah gelombang orang dan masalah urbanisasi harus diselesaikan dengan baik. Urbanisasi seharusnya adalah urbanisasi yang wajar."
Sidang Pleno ke-3 Komite Sentral PKC ke-18 mengemukakan, pembetukkan sistem pengelolaan pertanian tipe baru dan memberikan hak harta yang lebih banyak kepada kaum tani harus segera dilaksanakan. Provinsi Shandong memiliki populasi desa yang cukup banyak. Xi Jinping secara khusus mengadakan temu wicara dengan penanggung jawab basis dari 10 kota, kabupaten dan keresidenan di Kota Heze yang relatif terbelakang ekonominya. Ia menekankan harus mendorong reformasi dengan tepat dan tertib.
"Memberikan lebih banyak hak harta kepada kaum tani berarti memelihara hak pemborongan tanah kaum tani berdasarkan hukum, menjamin hak kaum tani sebagai anggota organisasi ekonomi kolektif dan menjamin hak milik tanah kaum tani. Penggadaian tanah akan diadakan dengan ujicoba dan ini akan diputuskan oleh Komite Sentral PKC dan juga memerlukan izin dari berbagai tempat. Ujicoba itu adalah semacam penjajakan, itu pasti adalah sebuah proses tata hukum yang tertib."
0 komentar:
Post a Comment
Terima Kasih atas Komentar anda.
Thanks for your Comments.