PM China : reformasi pajak untuk menyegarkan ekonomi China

PM China Li Keqiang telah mendesak otoritas keuangan dan perpajakan negara untuk mendorong maju dengan mengganti pajak bisnis dengan PPN di industri tertentu.

Li berbicara selama kunjungan ke Administrasi Pajak dan Departemen Keuangan China.

Reformasi pajak nilai tambah, yang dimulai pada tahun 2012, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi riil.

Mulai dari tanggal 1 Mei, perubahan akan diterapkan pada sektor jasa konstruksi, real estate, keuangan dan konsumen, untuk menghindari pajak ganda.

PM Li memuji perluasan skema PPN sebagai langkah besar dalam reformasi struktural China.

"Kami mengurangi beban pajak atas perusahaan yang bertujuan untuk membantu mereka kontra tekanan ke bawah pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, akan menghindari pajak ganda. Ini adalah reformasi perpajakan yang signifikan, kita harus memastikan pemotongan pajak untuk diterapkan di semua industri."

PPN dikenakan pada perbedaan antara harga komoditas sebelum pajak dan biaya produksinya. pajak bisnis dikenakan pada pendapatan kotor bisnis ini.

Perluasan reformasi akan memudahkan pajak oleh lebih dari 500 miliar yuan, atau hampir 77 miliar dolar AS tahun ini.

Dalam menghadapi penurunan ekonomi, China telah membuat reformasi sisi penawaran sebagai prioritas ekonomi, dan pemotongan pajak untuk menurunkan biaya bisnis sebagai pilihan kebijakan utama.

Untuk menebus pendapatan yang hilang dari pengurangan pajak untuk perusahaan, pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan rasio defisit terhadap PDB-nya menjadi 3 persen tahun ini dari 2,3 persen tahun lalu.

Defisit pemerintah untuk 2016 diproyeksikan mencapai 2,18 triliun yuan, meningkat dari 560 miliar yuan dari tahun lalu.